Bekerja sama dengan P2EB FEB UGM pada tanggal 10 April 2019 di Hotel Gaia Cosmo Yogyakarta Bagian Perekonomian Pengembangan Asli Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta melakukan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Yogyakarta. Dalam Forum tersebut selain melibatkan beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga melibatkan beberapa Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diwilayah Kota Yogyakarta. Turut hadir para praktisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan perwakilan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Narasumber dalam acara yang dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Yogyakarta, Drs. H. Haryadi Suyuti yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Bapak Budi Saptono selaku Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK DIY.

Dalam sambutannya Bapak Wali Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa kebutuhan akan hadirnya BPR Syariah di Kota Yogyakarta sudah sangat mendesak, harapannya dalam waktu dekat sudah dapat didirikan dan beroperasi sehingga segera dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. Terkait rencana pendirian BPR Syariah ini sudah terjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sehingga rencana tersebut sudah tidak ada hambatan lagi, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Kedepan, apabila BPR Syariah sudah berdiri, fasilitas layanan perbankan yang diberikan harus lebih atau minimal setara dengan Lembaga Perbankan yang sudah beroperasi supaya dapat menarik nasabah baik dari perseorangan atau para pelaku usaha imbuhnya. Hal ini juga disetujui oleh perwakilan dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Nasrul Khoiri., S.Far.Apt bahwa selain sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Yogyakarta, rencana pendirian BPR Syariah ini juga tercantum dalam RPJMD yang merupakan komitmen dari Wali Kota Yogyakarta pada saat dilantik menjadi walikota.